TIME VALUE OF MONEY DALAM TRANSAKSI DALAM ISLAM

27 04 2011

Pengertian Time Value Of Money

Time value of money atau nilai waktu uang merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga dari pada nilai uang masa yang akan datang atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaaan waktu.

Dalam memperhitungkan, baik nilai sekarang maupun nilai yang akan datang maka kita harus mengikutkan panjangnya waktu dan tingkat pengembalian maka konsep time value of money sangat penting dalam masalah keuangan baik untuk perusahaan, lembaga maupun individu. Dalam perhitungan uang, nilai Rp. 1.000 yang diterima saat ini akan lebih bernilai atau lebih tinggi dibandingkan dengan Rp. 1.000 yang akan diterima dimasa akan datang.

Hal tersebut sangat mendasar karena nilai uang akan berubah menurut waktu yang disebabkan banyak factor yang mempengaruhinya seperti.adanya inflasi, perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah dalam hal pajak, suasana politik, dll.

Pertanyaan apakah ada time value of money dalam Islam, selalu ditanyakan banyak pihak dari pakar hingga praktisi. Karena jawaban dari pertanyaan ini akan menggambarkan bagaimana sikap (treatment) ekonomi Islam dalam menentukan parameter-parameter keputusan investasi. Jawaban inipun boleh jadi akan menjadi salah satu tolak ukur untuk mendeferensiasi ekonomi Islam dengan ekonomi modern saat ini, khususnya di sektor keuangan.

Time value of money pada dasarnya merepresentasikan time preference seseorang (pelaku ekonomi) dalam memegang uang. Berdasarkan teori ini, seorang pelaku ekonomi sudah diasumsikan akan lebih cenderung memegang uang saat ini daripada masa yang akan datang. dengan menggunakan asumsi konvensional, bahwa preferensi manusia hanya digerakkan oleh dirinya sendiri (human nature), maka tentu tidak ada yang salah dalam teori time value of money ini. Hanya yang menjadi pertanyaan apakah ekonomi Islam memiliki konsep yang sama terhadap isu ini? di dalam teori ekonomi Islam harus diakui bahwa manusia memiliki kebutuhan sesuai kefitrahan yang ada pada dirinya. Tetapi cara memenuhi kebutuhan itu, ia tidak bebas melakukan hal apa saja yang ia mau. Karena ia dibatasi oleh hukum (syariat) dan nilai-nilai yang diyakininya (akidah dan akhlak).

Dalam makalah ini ingin membahas teori ini jauh pada dasar filosofinya, pada asumsi-asumsi yang menjadi pondasi mengapa time value of money itu ada. Oleh sebab itu, saya akan membahasnya melalui teori prilaku ekonomi. Karena boleh jadi perbedaan time value of money dalam perspektif Islam bukan semata-mata pada aplikasi lapangan tetapi jauh pada asumsi dasar perilaku ekonomi.

Berkaitan dengan uang (harta), dalam ekonomi Islam pertanyaan yang krusial pada hakikatnya bukanlah “berapa” atau “kapan”. Tetapi yang lebih penting adalah pertanyaan “untuk apa”. Pertanyaan pertama (berapa dan kapan), seakan-akan sudah berasumsi bahwa manusia semua memiliki preferensi yang sama, bahwa manusia konsisten dengan prinsip atau rasionalitas ekonomi maximizing pleasure minimizing pain(jeremy bentham, 1748-1823).

Jika manusia hanya bersandar pada kefitrahannya saja maka tidak heran jika preferensi mereka terhadap uang akan menjadi seperti apa yang telah dinyatakan dalam penjelasan time value of money. Dan hal ini sebenarnya telah dijelaskan oleh Tuhan melalui firman-Nya dan Nabi melalui sabda Beliau. “Dan sesungguhnya kecintaan kepada kebaikan (harta) manusia itu amat sangat”. (Al Aadiyaat: 8)
Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh lagi kikir. Apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan (harta) dia jadi kikir”. (Al Ma’arij: 19-21)

Andaikata manusia manusia itu telah mempunyai harta benda sebanyak dua lembah, mereka masih ingin untuk mendapatkan satu lembah lagi. Tidak ada yang dapat mengisi perutnya sampai penuh melainkan hanya tanah (maut). Dan Allah menerima tobat orang yang  tobat kepada ny (HR.BUKHORI)

Sementara dalam ekonomi Islam, dengan mempertimbangkan akidah dan akhlak bukan hanya sekedar syariat (hukum), berapapun harta (uang) itu dan apapun bentuknya, hal itu tidak menjadi penting, karena yang menjadi konsep seseorang memegang harta sepatutnya adalah seberapa manfaat harta itu. Konsep kemanfaatan menjadi begitu krusial dalam ekonomi Islam. Konsep ini bersandar pada akhlak Islam yang menyebutkan:

Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain”. (Al Hadits)

Harta yang baik adalah harta yang ada di tangan orang-orang shaleh”. (Al Hadits)

Konsep Islam dalam ekonomi bukanlah konsep individual, dimana kepuasan atau kenikmatan maksimal menjadi orientasi ekonomi (kepuasan atau kenikmatan individual ini pun sifatnya materialistik). Islam lebih mengusung konsep kolektif, dimana orientasi kepuasan tertuju pada kepuasan bersama. Kepuasannya juga tidak hanya terbatas pada fisik.

Berdasarkan sandaran akhlak di atas, seseorang pelaku ekonomi Islam (homo islamicus) juga akan puas jika dapat meringankan beban orang lain dengan hartanya, atau setidaknya tidak dinilai oleh Tuhan sebagai manusia yang tidak beriman karena mengabaikan manusia disekitarnya hingga kelaparan. “Tidak beriman seseorang jika ia bisa tidur nyenyak sementara ada tetangganya yang kelaparan”. (Al Hadits)

Dalam ekonomi Islam tidak terdapat asumsi bahwa sejumlah uang akan memberikan fixed income karena memang ekonomi Islam tidak memiliki konsep fixed pre-determined return yang dimiliki oleh keuangan konvensional melalui konsep bunga (interest based economy). Dengan konsep pemastian keuntungan atas sejumlah uang tentu seseorang akan cenderung memegang uang saat ini dibandingkan nanti, karena telah ada keuntungan yang pasti yang ia bisa dapatkan dari memegang uang itu saat ini. Atau jika ia memegang uang itu nanti tentu harus ada kompensasi terhadap keuntungan yang seharusnya ia dapatkan.

Dalam Islam uang bukanlah komoditi, ia sekedar alat menilai barang/jasa (cermin dari suatu aset) atau alat transaksi. Treatment terhadap uang dan prilaku yang melingkupinya sangat tergantung pada kondisi manusia yang memegangnya. Baik kondisi akidahnya, akhlaknya, ataupun kondisi keluasan pengetahuan dia pada hukum Islam.

Berdasarkan sandaran akhlak ekonomi di atas, preferensi seseorang terhadap memegang uang yang dikaitkan dengan waktu menjadi tidak relevan. Preferensi memegang uang sepatut nya dikaitkan dengan kemanfaatan uang tadi.

Dalam ekonomi konvensional keputusan investasi lazimnya ditentukan dari perbandingan risk-free interest dengan ekspektasi keuntungan pada suatu projek investasi, dimana time value of money menjadi konsep sentral dalam kasus investasi ini. Tetapi berdasarkan akhlak ekonomi Islam, secara ekstrem seorang pelaku tetap akan berinvestasi meskipun tidak ada return (misalnya BEP), alasannya karena dengan investasi itu ia telah memberikan kemanfaatan bagi orang yang menganggur sehingga ia dapat bekerja dan menghidupi keluarganya.

Namun begitu, teori time value of money dapat saja menjadi relevan dalam konsep ekonomi atau keuangan Islam, ketika definisi time value-nya melingkupi unsur-unsur metafisik yang menjadi keyakinan dalam nilai-nilai akidah dan akhlak Islam. Tetapi redefinisi ini tetap saja membutuhkan perubahan mendasar dari asumsi-asumsi ekonominya. wallahu a’lam.

2.2 Manfaat Time Value Of Money

Manfaat time value of money adalah untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. Time value of money berguna untuk menghitung anggaran. Dengan demikian investor dapat menganalisa apakah proyek tersebut dapat memberikan keuntungan atau tidak. Dimana investor lebih menyukai suatu proyek yang memberikan keuntungan setiap tahun dimulai tahun pertama sampai tahun berikutnya.

Maka sudah jelas time value of money sangat penting untuk dipahami oleh kita semua, sangat berguna dan dibutuhkan untuk kita menilai seberapa besar nilai uang masa kini dan akan datang

Keterbatasannya yaitu akan mengakibatkan masyarakat hanya menyimpan uangnya apbila tingkat bunga bank tinggi, karena mereka menganggap jika bunga bank tinggi maka uang yang akan mereka terima dimasa yang akan datang juga tinggi. Time value of money tidak memperhitungkan tingkat inflasi.

 

2.3 Metode-Metode Time Value Of Money

a)                  Future Value (nilai yang akan datang)

Adalah nilai uang dimasa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat bunga setiap periode selama jangka waktu tertentu.untuk lebih jelasnya perhatikan gambar dibawah ini

6/05/07                                                 6/05/08

Po  ————————————>  FV

Rp 1.000.000                                             ?

RUMUS

FV = Po (1+i)n

Keterangan :

FV : Nilai pada masa yang akan datang

Po : Nilai pada saat ini

i : Tingkat suku bunga

n : Jangka waktu

atau rumus tersebut dapat disederhanakan dengan melihat tabel:

FV = PV ( FVIF tahun,bunga )

Tabel Future Value ( FVIF ) US $

N       10%      15%           20%         30%        40%         50%

2       1.2100   1.3225       1.4400     1.6900     1.8496     1.9600

3      1.3310   1.5209       1.7280     2.1970     2.5155     2.7440

4       1.4641   1.7490       2.0736     2.8561     3.4210     3.8416

5       1.6105    2.0114      2.4883     3.7129     4.6526    5.3782

Contoh :

Sebuah perusahaan memperoleh pinjaman modal dari suatu bank sebesar Rp 5,000,000 untuk mebeli peralatan produksi dengan jangka waktu 5 tahun bunga yang dikenakan sebesar 18 % per tahun berapa jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan tsb pada akhir tahun ke 5?

FV = Po (1+r)n

FV = Rp 5,000,000 (1+0.18)5

FV = Rp 11,438,789

Jadi jumlah yang harus dibayarkan perusahaan kepada bank sebesar Rp 11,438,789

b)                  Present Value (nilai sekarang)

Adalah nilai uang sekarang yang akan diperoleh atau dibayar dimasa yang akan datang dengan tingakat suku bunga tertentu pada setiap periode. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar dibawah ini.

6/05/07                                                     6/05/08

PV  < ————————————— Po

?                                                                Rp 1.000.000

2.4       Pengertian akad dalam transaksi syariah

Kontrak  atau Akad dalam bahasa arab adalah ‘uqud jamak dari ‘aqd, yang secara bahasa arti nya, mengikat,bergabung, mengunci, menahan, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian.  Di dalam Hukum Islam, aqd artinya : “ gabungan atau penyatuan dari  penawaran ( Ijab ) dan penerimaan  (qabul)” yang sah sesuai dengan hukum Islam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.

Rukun akad  ada tiga, yaitu : 1.Sighah, yaitu pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak, boleh dengan lafad atau ucapan, boleh juga di lakukan dengan tulisan., sighah, harus lah selaras antara ijab dan qabul nya. Apa bila satu pihak menawarkan (ijab) benda A dengan harga seratus rupiah, pihak lain haru menerima (qabul) dengan menyebutkan benda A senilai seratus rupiah pula, bukan benda B yang haraga nya 150 rupiah. Dalam sighah kedua belah pihak harus jelas menyatakan penawaran nya dan pihak yang lain harus dengan jelas menerima tawaran nya (transparansi), qabul harus langsung di ucapkan setelah ijab di ucapkan, ijab dan qabul harus lah terkoneksi satu dengan yang lain tanpa ada nya halangan waktu dan tempat, misal nya ijab di tawarkan hari ini dan di jawab 2 hari kemudian itu tidak lah sah, ijab dan qabul juga harus di lakukan di dalam satu ruangan  yang sama oleh kedua  belah pihak atau istilah nya harus di dalam satu majelis yang sama. 2. Aqidan, yaitu : pihak pihak yang akan melakukan akad,  kedua belah pihak yang  akan melaksanakan akad ini harus sudah mencapai usia akil-baligh ( sesuai hukum yang berlaku di suatu negara), harus dalam keadaan waras (tidak gila) atau mempunyai akal yang sehat, harus dewasa (rushd)  dan dapat bertanggung jawab dalam bertindak, tidak boros, dan dapat di percaya untuk mengelola masalah keuangan  dengan baik. 3. Mahal al-aqd atau objek akad yaitu : jasa, atau benda benda yang berharga dan objek akad tersebut tidak di larang oleh syariah. Objek akad yang di larang (haram) oleh hukum Islam adalah: 1. Alkohol 2.  Darah 3. Bangkai 4. Daging babi.

Kepemilikan dari objek akad harus  sudah berada pada satu pihak,  dengan kata lain,objek akad harus ada pada saat akad di laksanakan, kecuali pada transaksi  Salam dan Istisna. Objek akad harus sudah di ketahui oleh kedua belah pihak, berat nya, harga nya, spesifikasi nya, model nya, qualitas nya.  Perlu di perhatikan di sini, di dalam hukum Islam, seseorang tidak di perboleh kan untuk menjual sesuatu yang bukan milik nya, contoh nya: menjual burung burung yang masih terbang di udara, atau menjual ikan ikan yang masih berenang di lautan lepas, karena tidak jelas berapa jumlah dan  sulit untuk menentukan harga  pasti nya, yang berakibat pada ada nya unsur ketidak pastian atau gharar. Ketidak pastian atau gharar ini dapat membatal kan akad, sama hal nya dengan Riba (interest/bunga bank)  dan Maisir (judi).  Ketiga unsur tersebut sebaik nya di hindari dalam transaksi  yang menggunakan akad  syariah.

Legalitas dari akad di dalam hukum Islam ada 2. yang pertama. Sahih, atau sah, yang artinya semua rukun kontrak beserta semua kondisi nya sudah terpenuhi, yang kedua. Batil, apabila salah satu dari rukun kontrak tidak terpenuhi maka kontrak tersebut menjadi batal atau tidak sah, apa lagi kalau ada unsur Maisir, Gharar dan Riba di dalam nya. Akad yang efektif di bagi lagi menjadi 2 , Yaitu : 1. Lazim –  mengikat  dan Ghayr al –lazim – tidak mengikat. Akad lazim adalah akad yang tidak dapat di batal kan oleh salah satu pihak tnapa persetujuan pihak yang lain nya. Contoh nya : perceraian dengan kompensasi pembayaran properti dari istri yang di berikan kepada suami. Sedang akad ghayr al-lazim dapat di batal kan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak yang lain nya contoh nya dalam transaksi partnership (musyarakah),  agency (wakalah), wasiat (wassiyyah), pinjaman (arriyah), dan penitipan (wadiah).

2.5 Miskonsepsi Paradigma Transaksi Syariah dalam Akuntansi Syariah

Terdapat miskonsepsi antara Paradigma, Asas dan Karakteristik Transaksi Syariah (Kaidah 1) dengan Tujuan Laporan Keuangan, Asumsi Dasar dan Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan (Kaidah 2). Kaidah 1 mengatur fungsi transaksi yang dilakukan entitas syariah. Kaidah 2 mengatur fungsi pencatatan dan penyampaian informasi yang dilakukan entitas syari’ah. Perbedaan fungsi Kaidah 1 dan Kaidah 2 merupakan kriteria yang sangat mendasar. Kaidah 1 memang dapat berpengaruh terhadap kaidah 2 , berkaitan apa yang akan dicatat dan diinformasikan dalam laporan keuangan. Tetapi fungsi kaidah 2 sebenarnya tidak hanya melakukan pencatatan dan penginformasian transaksional saja. Kaidah 2 di samping mencatat fungsi transaksi, juga mencatat kejadian atau aktivitas ekonomi yang tidak dan belum melibatkan transaksi yang dicantumkan dalam Kaidah 1. Kejadian ekonomi berhubungan dengan:

a. Aset dan Kewajiban

Penilaian aset dan kewajiban dipengaruhi kejadian baik sebagian atau keseluruhannya di luar transaksi. Contohnya adalah kenaikan harga, akresi (pertumbuhan alamiah), apresiasi (selisih nilai pasar wajar) penyusutan, pencurian, kejadian luar biasa, intangible asset, operasi mesin atau pabrik untuk produksi, goodwill, pemeliharaan, beban pengiriman barang dan jasa, dan lain-lain.

b. Pendapatan

Proses produksi yang dipengaruhi kejadian menyebabkan naiknya nilai aset sebelum dilakukan penentuan harga jual dan dilakukan penjualan, dan lain-lain. Dalam konsep pembentukan pendapatan terdapat titik-titik tertentu yang tidak berhubungan dengan proses transaksi. Misalnya produk selesai diproduksi sebelum penjualan untuk industri ekstraktif seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, dan lainnya. Kemudian, pemindahan barang jadi dari pabrik ke gudang

c. Biaya

Penurunan nilai aset, sediaan barang atau ekuitas yang dipengaruhi kejadian dapat dianggap sebagai biaya. Dalam proses pembentukan biaya juga terdapat biaya yang tidak terkait dengan transaksi, seperti kos produksi, kos non produksi. Di samping pembentukan biaya juga terdapat masalah yang menyebabkan terjadinya biaya seperti produk Usang dan Barang Rusak. Juga mengenai depresiasi baik akibat proses akumulasi dana, pemulihan investasi, proses penilaian.

d. Eksternalitas yang berhubungan aktivitas sosial dan lingkungan

e. Kejadian yang berhubungan aktivitas non-ekonomi lainnya

2.6 Tujuan, Asumsi Dasar, Unsur, Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan

ED akuntansi syariah hanya memusatkan pada dua hal yang utama, yaitu informasi ekonomi dan sosial. Informasi ekonomi masih menekankan pada pentingnya bottom line laba yang tidak sesuai dengan paradigma transaksi syariah. Informasi sosial hanya berhubungan dengan bentuk qardhul hasan dan pengelolaan zakat. Dalam paradigma transaksi syari’ah paragraf 12, 13, 14 memuat beberapa prinsip utama:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas utama dalam paragraf 12 adalah pada Allah SWT sebagai pencipta alam semesta, dan untuk kebahagiaan hidup dan kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Hal ini tidak nampak pada laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas dan laboran perubahan modal untuk entitas bisnis syari’ah. Bottom line laba dalam laporan laba rugi jelas memberi prioritas utama pertanggungjawabannya kepada pemilik modal atau investor. Sedangkan hubungannya dengan stakeholders, alam dan Tuhan dianggap sebagai biaya. Artinya disini akuntabilitas yang dipentingkan bukan kepada Allah, dan implikasinya kepada alam dan stakeholders, tetapi utamanya kepada pemilik modal maupun investor.

b. Perangkat Syari’ah dan Akhlak sebagai prinsip dari asas transaksi syariah (paragraf 15 -26) dan karakteristik transaksi syariah (paragraf 27-29) hanya nampak dalam tujuan laporan keuangan tetapi tidak nampak secara utuh dan menyeluruh (kecuali dalam beberapa poin) dalam asumsi dasar, karakteristik, unsur dan pengakuan laporan keuangan.

b.1. Asumsi dasar laporan keuangan akuntansi syariah masih menetapkan kelangsungan usaha dan sistem akrual (paragraf 41 dan 43). Dua asumsi tersebut sangat bertentangan dengan prinsip dan akhlak syariah bahkan tujuan laporan keuangan akuntansi syariah. Asumsi kelangsungan usaha memang memiliki pendekatan akuntabilitas berbasis entity theory yang mementingkan pemilik modal dan investor saja (lihat point 2.i.a.). Sedangkan dalam asumsi dasar akrual tidak sepenuhnya dapat digunakan secara langsung. Seperti diketahui bahwa prinsip akrual melakukan pencatatan fakta (merekam arus kas masa kini), potensi (merekam arus kas masa depan) dan konsekuensi (merekam arus kas masa lalu). Khusus mengenai pencatatan potensi menggunakan prinsip present value yang sarat dengan penghitungan bernuansa riba dan gharar.

b.2. Unsur laporan keuangan akuntansi syariah terutama laba masih menggunakan konsep income yang memang merupakan konsekuensi digunakannya entity theory. Tidak menyesuaikan konsep income berdasar pada shari’ate enterprise theory yang menggunakan konsep nilai tambah yang sesuai prinsip transaksi syariah.

b.3. Pengakuan unsur-unsur dalam laporan keuangan akuntansi syariah masih didasarkan pada prinsip akuntansi konvensional (paragraf 110). Proses pengakuan seperti ini akan berdampak pada hilangnya paradigma transaksi syariah dan akhlak (seperti tidak mengandung unsur riba, haram, gharar, dan prinsip syariah lainnya.

2.7       Bentuk Laporan Keuangan

Dampak miskonsepsi antara Kaidah 1 dan Kaidah 2 jelas kurang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan syariah (maqashid asy-syari’ah). Laporan Nilai Tambah Syariah, Neraca Berbasis Nilai Sekarang, Aliran Kas Syariah dan Laporan Respon Sosial dan Lingkungan, tidak menjadi laporan utama dan bahkan tidak di akomodasi dalam laporan keuangan syari’ah.

2.8       Saran-saran Perbaikan Akuntansi Syariah

Perlu dilakukan perubahan dan perbaikan mengenai beberapa hal agar terdapat konsistensi dengan paradigma syariah. Berikut beberapa hal yang perlu dilakukan perubahan:

a. Perubahan Paradigma Transaksi Syariah

Agar paradigma transaksi syariah dapat memayungi seluruh kejadian dan aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan akuntansi bagi entitas syariah diperlukan perubahan dari Paradigma Transaksi Syariah menjadi Paradigma Transaksi dan Kejadian Ekonomi Syariah. Perubahan ini akan memberi tuntunan yang lebih pasti terhadap ketentuan-ketentuan pencatatan sampai penyampaian informasi akuntansi yang menyeluruh baik mengenai transaksi maupun kejadian ekonomi lain dalam entitas bisnis.

b. Perubahan Asumsi Dasar Akuntansi Syariah

Asumsi dasar akrual seharusnya dirubah menjadi Sinergi Akrual dan Cash Basis. Khusus akrual diperlukan penjelasan lebih detil khusus pencatatan potensi untuk menghindari terjadinya transaksi dan kejadian ekonomi lainnya yang bertentangan paradigma transaksi dan kejadian ekonomi syariah. Sedangkan asumsi dasar kelangsungan usaha dirubah menjadi asumsi dasar kerjasama usaha yang berbasis pada shariate enterprise theory. Asumsi dasar kerjasama usaha mengakui bahwa akuntabilitas bukan hanya pada kepentingan pemilik modal dan investor saja, tetapi akuntabilitas yang lebih luas. Akuntabilitas pada partisipan langsung (pemegang saham, karyawan, pemerintah, kreditor, pemasok, pelanggan dan lainnya) tidak langsung (mustahiq, lingkungan alam) serta dilakukan dalam rangka ketundukan (pertanggungjawaban kepada Allah/abd’Allah) dan kreativitas (pertanggungjawaban kepada manusia, sosial dan alam/khalifatullah fil ardh).

c. Perubahan Unsur Laporan Keuangan Akuntansi Syariah

Perubahan asumsi dasar akan berdampak pada unsur laporan keuangan, terutama pada unsur laba (income). Perubahan laba dari laba akuntansi menjadi nilai tambah syari’ah harus selalu bernilai suci (tazkiyah) mulai dari proses pembentukan sumber, proses, sampai distribusinya. Semua harus jelas pengakuan dan pengukurannya yang sesuai syariah. Artinya, unsur atau elemen laba dirubah menjadi elemen nilai tambah syariah.

d. Perubahan Pengakuan Laporan Keuangan Akuntansi Syariah

Penggunaan nilai tambah syariah berdampak pada prinsip pengakuan. Transaksi dan kejadian ekonomi lain dapat diakui ketika telah disucikan (tazkiyah) atau disesuaikan dengan prinsip pengakuan halal, bebas riba dan bebas gharar.

e. Perubahan Bentuk Laporan Keuangan Akuntansi Syariah

Berdasarkan pada perubahan-perubahan poin a-e, maka bentuk laporan keuangan yang diperlukan perubahannya adalah:

e.1.      Laporan Laba Rugi dirubah menjadi Laporan Nilai Tambah Syariah
e.2.      Neraca dirubah menjadi Neraca Berbasis Nilai Sekarang
e.3.      Perlu penambahan Laporan Sosial dan Lingkungan

Islam telah mengatur bahwa dalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh kaum muslimin harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama yaitu bersikap fair, jujur, dan adil terhadap orang lain. Monopoli dan penetapan harga secara semena-mena sangat dilarang untuk  dilakukan.

Prinsip-prinsip hukum yang pokok ditetapkan atas empat transaksi utama, yaitu :

  1. Penjualan (ba’i) merupakan pemindahan kepemilikan atau sekumpulan properti dengan mendapat sejumlah uang (transfer of property).
  2. Sewa (ijarah) merupakan pemindahan hak untuk menggunakan properti dengan menggunakan sejumlah uang/pemindahan manfaat.
  3. Hadiah (hibah) merupakan pemindahan sekumpulan properti tanpa alasan apa-apa.
  4. Pinjaman (ariyah) merupakan pemindahan hak pengunaan properti tanpa alasan apa-apa.
    Empat prinsip dasar ini kemudian diterapkan pada berbagai macam transaksi khusus, seperti deposito, jaminan, sewa-menyewa, yayasan wakaf (badan sosial atau keagamaan), dan kemitraan.

 

Kemitraan sebagai salah satu transaksi yang memainkan peranan penting dalam permodlan islam teridir dari :

  1. 1.                  kemitraa terbatas (syirkah al-ainan)

Pada kemitraan jenis ini, para mitra menyertakan modal, properti dan/atau kerja. Laba dan rugi dibagi bersama menurut cara yang telah disepakati. Masing-masing mitra hanya berkedudukan sebagai agen (wakil) sehingga seorang mitra tidak bertanggung jawab atas utang sesama mitranya dan hanya dapat menuntut orang yang mengadakan perjanjian dengan nya

2.         Musyarakah
Pada kemitraan jenis ini, terdapat dua orang atau lebih yang menggabungkan sumber daya mereka untuk menanamkan investasi dalam sebuah perusahaan atau atas sebuah usaha yang telah disepakati bersama. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan/reputasi (credit worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

  1. Kemitraan tidak aktif (Mudharabah/qirad)

Pada kemitraan jenis ini, manajemen ditetapkan atas salah satu mitra dan mitra lainnya adalah investor yang mendapat bagian laba sebagai imbalan atas modal yang mereka investasikan. Mitra tidak aktif tetap sebagai pemilik modal, tetapi tidak berperan aktif dalam menjalan perusahaan atau mengelola usaha. Pihak pelaksana atau pengelola bisnis hanya bertanggung jawab atas terjadinya kelalaian atau pelanggaran kontrak.

Ada lima prinsip yang mendasari sebuah transaksi dalam Islam, yaitu :

  1. Tidak berbasiskan pada bunga (riba)

Bunga (riba) merupakan tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan jumlah pinjamannya yang ditetapkan dimuka.

  1. Adanya pemberian sedekah atau zakat

Zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang termasuk ke dalam rukun Islam yang wajib dilaksanakan, besarnya adalah seperempatpuluh (2,5 %) dari taksiran aset-aset yang telah dikuasai selama satu tahun penuh (setelah ada pengeluaran lebih dahulu/nishab). Tujuannya adalah untuk mengalihkan penghasilan dari golongan kaya kepada golongan miskin.

  1. 3.                  Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram)

Termasuk di dalamnya adalah perdagangan minuman beralkohol dan atau mengandung daging babi.

  1. 4.                  Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan judi (maysir)

Syariah telah menetapkan bahwa demi kepentingan transaksi yang adil dan etis dalam perjanjian, maka pengayaan diri yang tidak pada tempatnya melalui permainan undian harus dilarang, dan salah satunya melalui aktivitas judi (maysir) karena disini terdapat upaya pengumpulan harta tanpa kerja.

  1. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan ketidakpastian (gharar)

Ketidakpastian (gharar) merupakan suatu aktivitas menjalankan usaha secara buta tanpa memiliki pengetahun yang cukup atau menjalankan suatu transaksi yang resikonya berlebihan.

2.9       Bentuk-Bentuk Transaksi Syariah

  1. MUDHARABAH

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahangunaan dana. Mudharabah terdiri dari 2 jenis yaitu mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah (investasi terikat). Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan obyek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana dapat diperintahkan untuk:

a)      tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;

b)      tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin atau tanpa jaminan; atau

c)      mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

  • Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan mudharabah. Apabila bank sebagai pengelola dana maka dana yang diterima:

a)      dalam mudharabah muqayyadah disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat dari nasabah; atau

b)      dalam mudharabah muthlaqah disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.

Pengembalian pembiayaan mudharabah dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya mudharabah. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Sedangkan bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan dengan pengelolaan dana mudharabah.

  1. MUSYARAKAH

Musyarakah adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aktiva non kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnyauntuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah pelanggaran terhadap akad, antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan. Laba musyarakah dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya). Musyarakah dapat bersifat musyarakah permanen maupun menurun. Dalam musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam musyarakah menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad, mita akan menjadi pemilik usaha tersebut.

  1. MURABAHAH

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Apabila aktiva murabahah yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga untuk carapembayaran yang berbeda. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah: a) mempercepat pembayaran cicilan; atau b) melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad. Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank. Bank dapat meminta kepada nasabah urbun sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat. Urbun menjadi bagian pelunasan piutang murabahah apabila murabahah jadi dilaksanakan. Tetapi apabila murabahah batal, urbun dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah. Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta’zir yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (qardhul hasan).

  1. SALAM DAN SALAM PARALEL

Salam adalah akad jual beli muslam fiih (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh muslam ilaihi (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu.Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel.

  • Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat:

a)      akad kedua antara bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir; dan

b)      akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual diawal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bank bertindak sebagai pembeli, bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menghindari resiko yang merugikan bank. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitatasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.

  1. ISTISHNA DAN ISTISHNA PARALEL

Istishna adalah akad jual beli antara al-mustashni (pembeli) dan as-shani (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan al-mashnu (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan produsen/penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitatasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan produsen/penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka produsen/penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istishna. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (sub-kontraktor) untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna maka hal ini disebut istishna paralel.

  • Istishna paralel dapat dilakukan dengan syarat:

a)      akad kedua antara bank dan sub-kontraktor terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir; dan

b)      akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

  • Pada dasarnya istishna tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:

a)      kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; atas

b)      akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

  • Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari produsen/penjual atas:

a)      jumlah yang telah dibayarkan; dan

b)      penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

Produsen/penjual mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu. Perpindahan kepemilikan barang pesanan dari produsen/penjual ke pembeli dilakukan pada saat penyerahan sebesar jumlah yang disepakati.

  1. e.      IJARAH DAN IJARAH MUNTAHIYAH-BITTAMLIK

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik obyek sewa (ma’jur) dan penyewa (musta’jir) untuk mendapat imbalan atas obyek sewa yang disewakanya.Ijarah muntahiyah bittamlik adalah akad sewa-menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dapat dilakukan dengan:

a)      Hibah.

b)     penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;

c)      penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan

d)     penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

Pemilik obyek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari resiko kerugian. Jumlah, ukuran dan jenis obyek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

  1. WADIAH

Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Wadiah dibagi atas wadiah yad-dhamanah dan wadiah yad-amanah. Wadiah yad-dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Sedangkan wadiah yad-amanah, penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Penerima titipan dalam transaksi wadiah dapat:

a)      meminta ujrah (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut; dan

b)      memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (wadiah yad-dhamanah), namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan.

  1. QARDH

Pinjaman Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian. Bank syariah disamping memberikan pinjaman qardh, juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk qardhul hasan. Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaianya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Pelaporan qardhul hasan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan karena dana tersebut bukan aset bank yang bersangkutan. Sumber dana qardhul hasan berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana qardh yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, shadaqah dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non halal. Sumber dana internal meliputi qardhul hasan.

  1. SHARF

Sharf adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah (di luar jual beli banknotes) hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai (hedging) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif.

2.10     KEGIATAN BANK SYARIAH BERBASIS IMBALAN (FEE BASED INCOME)

Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakil (pemberi kuasa/nasabah) kepada wakil (penerima kuasa/bank) untuk melaksanakan suatu taukil (tugas) atas nama pemberi kuasa. Akad wakalah tersebut dapat digunakan, antara lain dalam pengiriman transfer, penagihan hutang baik melalui kliring maupun inkaso dan realisasi L/C. Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh kaafil (penjamin/bank) kepada makful (penerima jaminan) dan penjamin bertanggung jawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan. Kafalah dapat digunakan untuk pemberian jasa bank, antara lain garansi bank, standby L/C, pembukaan L/C impor, akseptasi, endosemen dan aval.
Hiwalah adalah pemindahan atau pengalihan hak dan kewajiban, baik dalam bentuk pengalihan piutang maupun hutang dan jasa pemindahan/pengalihan dana dari satu entitas kepada entitas lain.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: